Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian yang ada di BKPP Kabupaten Sleman sudah
berbasis web. Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian yang ada di BKPP Kabupaten Sleman merupakan sebuah
aplikasi SIMPEG yang di buat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
BKPP sendiri merupakan user dari
sistem yang dibuat. Akan tetapi sistem tersebut dibuat dan dikembangkan sesuai
dengan permintaan ataupun kebutuhan yang ada di BKPP Kabupaten Sleman.

Pada
awalnya SIMPEG BKPP Kabupaten Sleman dimulai sejak tahun 2003 dengan
menggunakan intranet. SIMPEG dengan jaringan intranet yang ada pada saat itu
hanya bisa diakses di daerah lokal saja. Pengelola hanya dapat mengakses sistem
informasi kepegawaian tersebut di wilayah lokal area saja, yang terjangkau oleh
kabel LAN saja, dan tidak dapat di akses di luar kantor wilayah BKPP. Seiring
berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi yang semakin pesat maka sistem
informasi kepegawaian mengalami perubahan. Sistem Informasi Kepegawaian
mengalami perkembangan pada tahun 2016 dengan menggunakan SIMPEG berbasis web.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Gambar 2 Interface
Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Sleman

(Sumber:
http://simpeg.slemankab.go.id/login.php).

 

SIMPEG
yang ada di BKPP Kabupaten Sleman itu seperti sebuah roda yang berjalan. Rantai
alur pekerjaan meraka saling berkaitan dari masing-masing bagian. Proses tersebut
berakhir atau bermuara pada sebuah SIMPEG yang nantinya data tersebut bisa di publish untuk menjadi sebuah informasi
bagi pengguna sistem informasi. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian itu sendiri masih terkendala pada kewenangan yang dimiliki oleh
BKPP. Kewenangan ataupun kebijakan dalam implementasi sistem informasi  yang ada di BKPP belum tertata dengan jelas.
Hal ini disebabkan BKPP hanya sebagai user
saja, karena sistem dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten
Sleman.

Belum
adanya spesialis IT serta pengembang yang dimiliki oleh BKPP sendiri menjadikan
sebuah kendala tersendiri. Hal ini menyebabkan, pada saat terjadi trouble shooting belum dapat membenahi
sendiri masalah yang terjadi. Pihak BKPP harus melapor kepada Kominfo ketika
terjadi error sytem dan masih
menunggu pihak Kominfo untuk melakukan pengecekan dan membenahinya. Sehingga,
hal ini dapat menyebabkan terganggunya aktivitas pelayanan sekaligus akses
penggunaan SIMPEG.

Permasalahan
seperti inilah yang menyebabkan masih perlunya penanganan khusus terhadap SIMPEG
yang ada di BKPP. Ketika ada permasalahan di lapangan mengenai sistem, pihak
BKPP harus masis menunggu proses perbaikan dari Kominfo. BKPP masih melaporkan
masalah yang terjadi di lapangan, kemudian dari pihak Kominfo baru mencari dan
memperbaiki masalah tersebut. Hal ini dirasakan masih memakan waktu yang dapat
menyebabkan pelayanan terhadap pengguna sistem ini menjadi kurang maksimal.

Belum
adanya evaluasi khusus mengenai SIMPEG yang ada di BKPP juga menjadikan sebuah
perhatian tersendiri. Evaluasi dirasakan sangat perlu dalam sebuah pelaksanaan
program ataupun kebijakan dalam sebuah lembaga. Dalam hal ini yaitu berupa
sebuah SIMPEG yang ada di BKPP. Sistem yang dibangun oleh Kominfo tersebut
apakan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh BKPP. Implementasi sistem
itu sendiri perlu masih dilihat kembali apakah masih ada kendala ataupun memerlukan
sebuah pengembangan. Evaluasi hanya sebatas pada internal pengelola saja dan
belum melakukan evaluasi secara khusus mengenai SIMPEG ini.

Pegawai
Negeri Sipil juga masih banyak yang kurang peduli dengan datanya. Sekalipun SIMPEG
ini sudah di web kan, PNS akan
membuka sistem hanya pada saat kebutuhan mendesak saja. Misalnya saja untuk
kepengurusan pensiun. Pada proses pertengahan pada saat masuk menjadi pegawai aktif
mereka tidak pernah memperbaharui data diri saat terjadi perubahan. Data pegawai
dari masing-masing yang bersangkutan ada beberapa bisa diperbaharui secara
langsung oleh admin dari masing-masing unit kerja atau SKPD. Memang tidak semua
hal bisa di lakukan oleh admin unit kerja, hanya hal-hal tertentu yang diberi
kewenangan oleh pihak BKPP.

Pembaharuan
data sendiri dari pengelolaan data masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan
dari PNS sendiri atau dari unit kerja masing-masing PNS tidak melaporkan adanya
perubahan kepada pihak pengelola BKPP ataupun melalui admin unit kerja untuk
data pegawai tersebut diperbaharui. Misalnya
saja pada saat ada pegawai yang meninggal, dari keluarga tidak mengurus tentang
perubahan data SIMPEG dan dari unit kerja juga tidak melaporkan data terbaru tersebut
kepada pengelola BKPP sehingga pembaharuan data masih agak kurang cepat.

 

A.    Identifikasi
Masalah

Berdasarkan latar
belakang yang ada di atas, maka dapat diidentifikasikan  permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

(1.)       Implementasi
SIMPEG di BKPP Kabupaten Sleman belum mempunyai role yang tertata secara jelas.

(2.)      
Belum adanya spesialis IT pada
pengelola SIMPEG yang ada di BKPP Kabupaten Sleman.

(3.)       Belum adanya evaluasi secara khusus mengenai SIMPEG yang ada di BKPP
Kabupaten Sleman.

(4.)       Rendahnya
kesadaran PNS untuk memperbaharui data diri pegawai di dalam SIMPEG.

B.     Fokus
dan Rumusan Masalah

Berdasarkan
permasalahan yang telah berhasil diidentifikasi seperti di atas, maka peneliti
ini memfokuskan pada manajemen pengelolaan sistem informasi yang ada pada BKPP
Kabupaten Sleman. Perumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

(1.)       Apa
yang menjadi dasar kebijakan SIMPEG dan bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan
SIMPEG di BKPP Kabupaten Sleman?

(2.)       Mengapa
BKPP melakukan pengembangan SIMPEG?

(3.)       Apa
hambatan dan manfaat dalam implementasi SDM SIMPEG di BKPP dalam peranannya
terhadap sistem informasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Sleman?

C.    Tujuan
Penelitian

Berdasarkan
permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

(1.)       Mengetahui
dasar kebijakan adanya SIMPEG dan pengelolaan SDM SIMPEG di BKPP Kabupaten
Sleman.

(2.)       Mengetahui
pembentukan dan pengembangan SIMPEG di BKPP Kabupaten Sleman.

(3.)       Mengetahui
hambatan dan manfaat dalam implementasi SDM SIMPEG BKPP dalam peranannya
terhadap sistem informasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Sleman.

 

 

 

D.    Manfaat
Penelitian

Hasil
Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kemanfaatan baik secara teoretis
maupun praktis.

1.   
Manfaat
Teoretis

Hasil
penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan serta
pengetahuan mengenai SIMPEG di BKPP.

2.   
Manfaat
Praktis

a.    Bagi
Lembaga

Hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan untuk pengambilan kebijakan
serta pengembangan SIMPEG di BKPP yang sudah ada di masa mendatang.

b.    Bagi
Peneliti

Diharapkan dapat mendorong peneliti lain di
bidang pendidikan untuk melakukan penelitian atau kajian tentang pengelolaan SIMPEG
di BKPP secara lebih mendalam.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Eileen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out